Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Medan

Dinda Puspita Sari(1), Agung Suharyanto(2), Khairunisah Lubis(3),


(1) Universitas Medan Area
(2) Universitas Medan Area
(3) Universitas Medan Area
DOI: https://doi.org/10.34007/jlpr.v4i2.1177

Keywords


Policy Implementation; Child-Friendly City; Medan Mayor Regulation; Regional Action Plan; Edwards III

Full Text:

PDF

References


Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan. (2023). Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) tahun 2023. Pemerintah Kota Medan.

Edwards, G. C., III. (1980). Implementing public policy. Congressional Quarterly Press.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2021). Pedoman pengembangan kabupaten/kota layak anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024). Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Pemerintah Kota Medan. (2023). Peraturan Wali Kota Medan Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Tahun 2023–2026.

Republik Indonesia. (1990). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang kebijakan kabupaten/kota layak anak.

Sugiyono. (2022). Metode penelitian kualitatif. Alfabeta.

United Nations. (1989). Convention on the Rights of the Child. United Nations.

Winarno, B. (2016). Kebijakan publik era globalisasi: Teori, proses, dan studi kasus komparatif. CAPS (Center of Academic Publishing Service).




DOI: https://doi.org/10.34007/jlpr.v4i2.1177

Article Metrics

Abstract view : 74 times
PDF - 25 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2026 Journal of Law & Policy Review

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Journal of Law & Policy Review

Publisher: Mahesa Research Center

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License